Gresiknews - Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi (Disparinkom) Pemkab Gresik bakal swastanisasi pengelolaan retribusi wisata. Namun rencana pengelolaan retribusi wisata di sekitar makam Maulana Malik Ibrahim itu ditentang dari internal disparinkom.
Kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Kawasan wisata Giri, Kamhadi Sutrisno dan kepala UPTD Kawasan wisata Malik Ibrahim dan Leran, Ihkwanudin, keduanya saat rapat intern dengan Kadisparinkom Soenyoto di ruang kerjanya tidak menyetujui keinginan bosnya tersebut.
‘’Saya tetap mempertahankan tugas saya menarik retribusi dengan pertimbangan surat Sekda tanggl 8 Januari 2008 lalu yang menyatakan penarikan retribusi untuk sementara tetap oleh UPTD sambil menunggu lelang,’’ kata Kamhadi ditemui usai rapat dengan Soenyoto, kemarin.
Kenapa dia dan Ihkwanudin ngotot? Karena penunjukan kepada pihak ketiga dinilai tidak fair dan cacat hukum karena lelang belum lagi dilakukan. ‘’Selama belum ada lelang saya dan kawan-kawan UPTD tetap akan bertahan, demi pelayanan kawasan wisata lebih baik,’’ tekadnya.
Sementara itu Soenyoto yang dikonfirmasi terpisah, menyayangkan perlawanan anak buahnya tersebut. ‘’Kita ini mau mbelani mereka kok malah tidak mau dibela, ya sudah.. kasus ini saya kembalikan saja ke Pak Sek (Sekda Husnul Huluq-red), biar beliau yang memutuskan,’’ ujarnya.
Sekda sendiri belum menandatangani Surat Perjanjian dengan pihak ketiga, secara tersirat merestui kadis parinkom Soenyoto mengambil langkah-langkah merangkul pihak ketiga. ‘’Saya serahkan kepada kepala dinas saja, bagaimana berimprovisasi, ‘’ ujar Huluq ketika dikonfirmasi wartawan. Bagi Sekda, ujicoba pengelolaan oleh pihak ketiga selama tahun 2007 dinilai berhasil karena mampu melampaui target perolehan sebesar Rp 35 juta menjadi Rp 410 juta.
‘’Ujicoba hasilnya bagus, kalau penarikan retribusi dilakukan UPTD, terkendala oleh tusi ( tugas dan fungsi)nya dalam Perbup-nya tidak ada yang menyebutkan itu, kecuali Perbupnya diubah dulu,’’ tambah Ketua PCNU Gresik ini.
Penarikan retribusi kawasan wisata sebesar Rp 500 per orang. Selain dikenakan retribusi per orang, rombongan juga dikenakan biaya parkir per kendaraan bus Rp 2500 plus biaya kebersihan dan keamanan Rp 7500 untuk bus besar, dan Rp 5000 untuk bus kecil. Penarikan biaya parkir dilakukan pihak desa dan dishub, demikian juga dengan biaya kebersihan dan keamanan oleh pihak desa tempat terminal Sekarkurung dan terminal Malik Ibrahim berada.
Sementara itu Komisi B (membidangi Ekonomi Pembangunan) DPRD Gresik mengaku kecolongan dengan tarik menarik masalah retribusi wisata tersebut. Sebab menurut Ketua Komisi B, Hamim Mubham, dia mendapat informasi kalau penentuan pengelolaan oleh pihak ketiga sudah melalui pelelangan. ‘’Kalau memang belum ada lelang kita juga merasa ditelikung oleh kepala dinas, nanti kita akan minta penjelasan,’’ tegas Hamim. Siswoko
Kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Kawasan wisata Giri, Kamhadi Sutrisno dan kepala UPTD Kawasan wisata Malik Ibrahim dan Leran, Ihkwanudin, keduanya saat rapat intern dengan Kadisparinkom Soenyoto di ruang kerjanya tidak menyetujui keinginan bosnya tersebut.
‘’Saya tetap mempertahankan tugas saya menarik retribusi dengan pertimbangan surat Sekda tanggl 8 Januari 2008 lalu yang menyatakan penarikan retribusi untuk sementara tetap oleh UPTD sambil menunggu lelang,’’ kata Kamhadi ditemui usai rapat dengan Soenyoto, kemarin.
Kenapa dia dan Ihkwanudin ngotot? Karena penunjukan kepada pihak ketiga dinilai tidak fair dan cacat hukum karena lelang belum lagi dilakukan. ‘’Selama belum ada lelang saya dan kawan-kawan UPTD tetap akan bertahan, demi pelayanan kawasan wisata lebih baik,’’ tekadnya.
Sementara itu Soenyoto yang dikonfirmasi terpisah, menyayangkan perlawanan anak buahnya tersebut. ‘’Kita ini mau mbelani mereka kok malah tidak mau dibela, ya sudah.. kasus ini saya kembalikan saja ke Pak Sek (Sekda Husnul Huluq-red), biar beliau yang memutuskan,’’ ujarnya.
Sekda sendiri belum menandatangani Surat Perjanjian dengan pihak ketiga, secara tersirat merestui kadis parinkom Soenyoto mengambil langkah-langkah merangkul pihak ketiga. ‘’Saya serahkan kepada kepala dinas saja, bagaimana berimprovisasi, ‘’ ujar Huluq ketika dikonfirmasi wartawan. Bagi Sekda, ujicoba pengelolaan oleh pihak ketiga selama tahun 2007 dinilai berhasil karena mampu melampaui target perolehan sebesar Rp 35 juta menjadi Rp 410 juta.
‘’Ujicoba hasilnya bagus, kalau penarikan retribusi dilakukan UPTD, terkendala oleh tusi ( tugas dan fungsi)nya dalam Perbup-nya tidak ada yang menyebutkan itu, kecuali Perbupnya diubah dulu,’’ tambah Ketua PCNU Gresik ini.
Penarikan retribusi kawasan wisata sebesar Rp 500 per orang. Selain dikenakan retribusi per orang, rombongan juga dikenakan biaya parkir per kendaraan bus Rp 2500 plus biaya kebersihan dan keamanan Rp 7500 untuk bus besar, dan Rp 5000 untuk bus kecil. Penarikan biaya parkir dilakukan pihak desa dan dishub, demikian juga dengan biaya kebersihan dan keamanan oleh pihak desa tempat terminal Sekarkurung dan terminal Malik Ibrahim berada.
Sementara itu Komisi B (membidangi Ekonomi Pembangunan) DPRD Gresik mengaku kecolongan dengan tarik menarik masalah retribusi wisata tersebut. Sebab menurut Ketua Komisi B, Hamim Mubham, dia mendapat informasi kalau penentuan pengelolaan oleh pihak ketiga sudah melalui pelelangan. ‘’Kalau memang belum ada lelang kita juga merasa ditelikung oleh kepala dinas, nanti kita akan minta penjelasan,’’ tegas Hamim. Siswoko
0 Comments:
Post a Comment