Hamburkan Uang APBD
Gresiknews - Masa reses anggota DPRD Gresik yang berlangsung sejak Senin (28/4) lalu mulai dikritisi. LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) meminta masyarakat ikut memantau kegiatan reses. Sebab, anggaran reses yang berasal dari APBD, rawan untuk disalahgunakan... "Jangan sampai dana reses yang jumlahnya mencapai Rp 450 juta, hanya dinikmati segelintir oknum," tegas Khoirul Anam, Bupati LIRA Gresik, kemarin.
Khoirul Anam menjelaskan, masa reses seharusnya digunakan anggota dewan untuk mencari masukan kepada konstituennya di daerah asal pemilihan. Sehingga, persoalan di wilayah bisa terakomodasi dan masuk dalam bahan evaluasi. "Nah untuk mengakomodasi masalah, perlu dilakukan pertemuan. Kami memahami kalau mereka butuh dana untuk itu," tambahnya.
Yang menjadi perlu diingatkan adalah masyarakat harus sadar, jika anggota dewan ini dibiayai negara. Sehingga mereka harus mengotimalkan pengawasan dalam kegiatan anggota dewan itu. "Jangan sampai, masa reses hanya digunakan untuk mengumpulkan tandatangan sebagian masyarakat kemudian tandatangan itu jadi laporan penggunaan anggaran reses. Kalau ini terjadi, masyarakat harus melapor ke instansi berwenang karena hal itu masuk dalam kategori korupsi," tegas Khoirul Anam.
Senada dengan LIRA, LSM Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM), Sjifak Masjudi mengkriti masa reses tidak begitu optimal untuk digunakan sebagai sarana menjaring aspirasi masyarakat. Bagi Sjifak, reses hanya digunakan legislatif untuk bagi-bagi uang. "Justru yang paling efektif, dana reses itu digunakan untuk membeli sembako dan dibagi-bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan begini, anggota dewan bisa merasakah kesulitan yang dialami masyarakat," tutur aktifis LSM asal Bawean.
Selama ini, kata dia, reses dewan hanya diisi dengan orasi politik, janji manis, dan hiburan dangdut. Sementara substansi dari kegiatan itu tidak ada yang bisa dikategorikan sebagai penjaringan aspirasi. "Kalau mau jujur, justru ngopi di warung kopi adalah media tepat untuk menjaring aspirasi. Sebab, masyarakat lebih bebas dalam menyampaikan pendapat karena komunikasinya dua arah," tegas Sifak. yan
Gresiknews - Masa reses anggota DPRD Gresik yang berlangsung sejak Senin (28/4) lalu mulai dikritisi. LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) meminta masyarakat ikut memantau kegiatan reses. Sebab, anggaran reses yang berasal dari APBD, rawan untuk disalahgunakan... "Jangan sampai dana reses yang jumlahnya mencapai Rp 450 juta, hanya dinikmati segelintir oknum," tegas Khoirul Anam, Bupati LIRA Gresik, kemarin.
Khoirul Anam menjelaskan, masa reses seharusnya digunakan anggota dewan untuk mencari masukan kepada konstituennya di daerah asal pemilihan. Sehingga, persoalan di wilayah bisa terakomodasi dan masuk dalam bahan evaluasi. "Nah untuk mengakomodasi masalah, perlu dilakukan pertemuan. Kami memahami kalau mereka butuh dana untuk itu," tambahnya.
Yang menjadi perlu diingatkan adalah masyarakat harus sadar, jika anggota dewan ini dibiayai negara. Sehingga mereka harus mengotimalkan pengawasan dalam kegiatan anggota dewan itu. "Jangan sampai, masa reses hanya digunakan untuk mengumpulkan tandatangan sebagian masyarakat kemudian tandatangan itu jadi laporan penggunaan anggaran reses. Kalau ini terjadi, masyarakat harus melapor ke instansi berwenang karena hal itu masuk dalam kategori korupsi," tegas Khoirul Anam.
Senada dengan LIRA, LSM Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM), Sjifak Masjudi mengkriti masa reses tidak begitu optimal untuk digunakan sebagai sarana menjaring aspirasi masyarakat. Bagi Sjifak, reses hanya digunakan legislatif untuk bagi-bagi uang. "Justru yang paling efektif, dana reses itu digunakan untuk membeli sembako dan dibagi-bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan begini, anggota dewan bisa merasakah kesulitan yang dialami masyarakat," tutur aktifis LSM asal Bawean.
Selama ini, kata dia, reses dewan hanya diisi dengan orasi politik, janji manis, dan hiburan dangdut. Sementara substansi dari kegiatan itu tidak ada yang bisa dikategorikan sebagai penjaringan aspirasi. "Kalau mau jujur, justru ngopi di warung kopi adalah media tepat untuk menjaring aspirasi. Sebab, masyarakat lebih bebas dalam menyampaikan pendapat karena komunikasinya dua arah," tegas Sifak. yan
0 Comments:
Post a Comment