Soal Kasus Dugaan Korupsi Rp 2, 3 M
Gresiknews-Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik tidak akan mentoleransi kasus dugaan korupsi pengadaan baju batik KPUD Kabupaten Gresik sebesar Rp 2,3 miliar. Setelah menetapkan tiga tersangka, yakni Abdul Basit Fauzan (Anggota KPU Bagian Pengadaan), Tursilowanto Herujogi (Mantan Kabag Program dan Perencanaan KPUD Gresik), serta M Khoirul Anwar (Rekanan Pengadaan Baju Batik KPUD), Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik kemarin memeriksa Ketua KPUD, Alimin SH. Ia dimintai keterangan terkait pengadaan baju batik di KPUD pada Pileg 2004.
Sumber di Kejari Gresik menyebutkan, tim penyidik baju batik Kejaksaan Negeri Gresik mencecar Ketua KPUD Gresik dengan sejumlah pertanyaan terkait pengadaan baju batik. Dalam pemeriksaan itu, kata sumber tersebut Alimin lebih banyak menjawab tidak tahu dan menyatakan, pengadaan baju batik ditangani oleh anggota KPUD bagian logistik, Abdul Basith Fauzan. Selain memeriksa Alimin, kejaksaan juga memeriksa pejabat KPUD Gresik lainnya, seperti Sekretaris KPUD, Agus Andiono, dan pejabat Pemkab Gresik. Rustiningsih, Kasi Pidsus Kejari Gresik ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan telah minta keterangan Ketua KPUD, dan Sekretris KPUD terkait dugaan skandal korupsi baju batik pada Pileg 2004. Namun, ia menolak membeberkan materi pemeriksaan terhadap Ketua KPUD, dan sekretaris KPUD.
"Tim kami mempertanyakan seputar mekanisme pelelangan, penunjukan rekanan, sumber pendanaan, serta masalah teknis dan administratif pengadaan baju batik. Dia kami periksa, karena kapasitasnya sebagai ketua KPUD, yang bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan keuangan di KPUD, " terangnya.
Ditanya soal keterlibatan Ketua KPUD Gresik dalam pengadaan baju batik,
Rustiningsih kembali menolak berkomentar. Dia hanya mengungkapkan, pihaknya masih terus mengembangkan hasil pemeriksaan. Sehingga dia belum berani menyimpulkan hasil pemeriksaan. " Kami kan baru lakukan pemeriksaan. Perkara nanti tersangkanya bertambah atau tidak, ditahan atau tidak, ada korupsinya atau tidak, semuanya tunggu nanti. Sekarang, kami masih memeriksa," jelasnya.
Lebih jauh Rustiningsih menjelaskan, langkah yang sudah diambil tim penyidik Kejari adalah meminta audit keuangan KPUD dalam pengadaan baju batik ke BPKP Perwakilan Jawa Timur. "Kami sudah layangkan surat ke BPKP. Hasil audit keuangan pengadaan baju batik nanti akan kami jadikan patokan tentang ada tidaknya kerugian negara dalam pengadaan baju batik tersebut," pungkas Rustiningsih. Sayang, ketua KPUD Alimin SH, dan Sekretaris KPUD, Agus Andiono belum berhasil dikonfirmasi. Berkali-kali dihubungi telepon selulernya tidak aktif.
Kasus pengadaan batik terjadi pada awal 2004. Saat itu, Abdul Basith Fauzan ditunjuk KPUD Gresik untuk melakukan pengadaan 23 ribu baju batik bagi anggota KPUD, PPK dan PPS. Proses pengadaan baju batik ternyata tidak dilelang. Panitia pengadaan menunjuk CV Ar Rochman, yang beralamat di Perumahan Giri Asri Blok J, Kecamatan Kebomas sebagai pelaksana proyek. Belakangan kontraktor ini diketahui fiktif. Sebab, di perumahan itu tidak ada kantor rekanan tersebut. Masalah lain, adalah dugaan adanya mark up atau penggelembungan harga baju batik.
Dalam laporan KPUD Gresik, harga baju batik ditetapkan sebesar Rp 100 ribu perpieces. Dengan demikian, tiap pieces baju batik terdapat selisih harga Rp 75 ribu. Sementara, untuk kualitas dan ukuran yang sama di sebuah gerai batik terkenal, harganya cuma Rp 25 ribu perpieces. Dengan demikian, tiap pieces baju batik terdapat selisih harga Rp 75 ribu. Dengan nilai proyek Rp 2,3 miliar, ditengarai ada kerugian negara sebesar Rp 1, 73 miliar. yan
Sumber di Kejari Gresik menyebutkan, tim penyidik baju batik Kejaksaan Negeri Gresik mencecar Ketua KPUD Gresik dengan sejumlah pertanyaan terkait pengadaan baju batik. Dalam pemeriksaan itu, kata sumber tersebut Alimin lebih banyak menjawab tidak tahu dan menyatakan, pengadaan baju batik ditangani oleh anggota KPUD bagian logistik, Abdul Basith Fauzan. Selain memeriksa Alimin, kejaksaan juga memeriksa pejabat KPUD Gresik lainnya, seperti Sekretaris KPUD, Agus Andiono, dan pejabat Pemkab Gresik. Rustiningsih, Kasi Pidsus Kejari Gresik ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan telah minta keterangan Ketua KPUD, dan Sekretris KPUD terkait dugaan skandal korupsi baju batik pada Pileg 2004. Namun, ia menolak membeberkan materi pemeriksaan terhadap Ketua KPUD, dan sekretaris KPUD.
"Tim kami mempertanyakan seputar mekanisme pelelangan, penunjukan rekanan, sumber pendanaan, serta masalah teknis dan administratif pengadaan baju batik. Dia kami periksa, karena kapasitasnya sebagai ketua KPUD, yang bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan keuangan di KPUD, " terangnya.
Ditanya soal keterlibatan Ketua KPUD Gresik dalam pengadaan baju batik,
Rustiningsih kembali menolak berkomentar. Dia hanya mengungkapkan, pihaknya masih terus mengembangkan hasil pemeriksaan. Sehingga dia belum berani menyimpulkan hasil pemeriksaan. " Kami kan baru lakukan pemeriksaan. Perkara nanti tersangkanya bertambah atau tidak, ditahan atau tidak, ada korupsinya atau tidak, semuanya tunggu nanti. Sekarang, kami masih memeriksa," jelasnya.
Lebih jauh Rustiningsih menjelaskan, langkah yang sudah diambil tim penyidik Kejari adalah meminta audit keuangan KPUD dalam pengadaan baju batik ke BPKP Perwakilan Jawa Timur. "Kami sudah layangkan surat ke BPKP. Hasil audit keuangan pengadaan baju batik nanti akan kami jadikan patokan tentang ada tidaknya kerugian negara dalam pengadaan baju batik tersebut," pungkas Rustiningsih. Sayang, ketua KPUD Alimin SH, dan Sekretaris KPUD, Agus Andiono belum berhasil dikonfirmasi. Berkali-kali dihubungi telepon selulernya tidak aktif.
Kasus pengadaan batik terjadi pada awal 2004. Saat itu, Abdul Basith Fauzan ditunjuk KPUD Gresik untuk melakukan pengadaan 23 ribu baju batik bagi anggota KPUD, PPK dan PPS. Proses pengadaan baju batik ternyata tidak dilelang. Panitia pengadaan menunjuk CV Ar Rochman, yang beralamat di Perumahan Giri Asri Blok J, Kecamatan Kebomas sebagai pelaksana proyek. Belakangan kontraktor ini diketahui fiktif. Sebab, di perumahan itu tidak ada kantor rekanan tersebut. Masalah lain, adalah dugaan adanya mark up atau penggelembungan harga baju batik.
Dalam laporan KPUD Gresik, harga baju batik ditetapkan sebesar Rp 100 ribu perpieces. Dengan demikian, tiap pieces baju batik terdapat selisih harga Rp 75 ribu. Sementara, untuk kualitas dan ukuran yang sama di sebuah gerai batik terkenal, harganya cuma Rp 25 ribu perpieces. Dengan demikian, tiap pieces baju batik terdapat selisih harga Rp 75 ribu. Dengan nilai proyek Rp 2,3 miliar, ditengarai ada kerugian negara sebesar Rp 1, 73 miliar. yan
0 Comments:
Post a Comment