BBM Masih Sulit Didapat, Tim Monev Temukan BOS Ponpes Fiktif

SPBU Milik Kerabat Bupati Tuban Disegel

Tuban, Gresiknews - Meski kenaikan harga BBM sudah ditetapkan oleh pemerintah, untuk mencari BBM, terutama premium, dikabupaten Tuban masih sulit didapatkan. Beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih memasang tulisan ‘ ma’af bensin habis’ dan tampak masih sepi..

Sejumlah SPBU yang masih memiliki stok BBM dipenuhi antrean panjang kendaraan bermotor hingga memacetkan jalan raya. “ Kiriman masih 16.000 liter. Masih nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM di sini,” terang Musta’in, petugas SPBU di Jl. Tuban- Semarang (25/5). Beda dengan ungkapan petugas SPBU, menurut Safuan, salah satu Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makdum Ibrahim (STITMA) Tuban, masih sulitnya BBM didapat tersebut bukan lantaran sedikitnya pasokan yang diberikan Pertamina ke SPBU.

Menurutnya, kelangkaan BBM itu disebabkan karena adanya permainan curang dari pengelola SPBU. “Pembelian bensin dalam jumlah lebih dari 20 liter mestinya tidak dilayani. Bagaimana bensin nggak cepat habis kalau begitu pasokan datang, puluhan bul dan drum yang diisi dulu,” komentarnya.

Safuan juga menegarai, sejumlah SPBU dikabupaten Tuban sengaja menimbun BBM-nya untuk dijual kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan BBM lebih banyak. Bahkan ia curiga sebagian BBM dilarikan kepada pengoplos yang bersedia membeli bensin atau solar dari SPBU dengan harga sedikit lebih tinggi dari harga yang ditetapkan.

Kecurigaan Safuan tersebut terbukti sebuah SPBU di Jl Manunggal yang terpaksa ditutup karena ketahuan menimbun 8000 liter solar sebagai buktinya pada Jum’at (23/5) lalu oleh petugas Satuan Reskrim Polres Tuban. Jajaran Polres Tuban ini berhasil membongkar kecurangan salah satu SPBU yang ditengarai milik kerabat dekat pejabat nomer satu (Bupati.red) di kabupaten Tuban tersebut.

Hingga saat ini, Teguh Wahyudi Pengelola SPBU di Jl Manunggal itu, telah diamankan di Mapolres Tuban untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sedang satu pompa yang ditemukan sebagai tempat penimbunan 8000 liter solar dipasang police line dan dilarang beroperasi hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Dari keterangan petugas Polres Tuban, pihaknya awalnya mencurigai pengoperasian SPBU tersebut yang tidak optimal. Saat ditanya, petugasnya berdalih kalau hal itu dilakukan untuk menghindari saling rebut dari konsumen yang mengisi bahan bakar di stasiun tersebut. Pasalnya, tutur petugas, stok yang ada tidak sebanding dengan permintaan.

Sementara Kapolres Tuban AKBP Jebul Jatmoko saat dikonfirmasi sejumlah wartawan membenarkan kalau bawahannya telah melakukan penyegelan lokasi pengisian bahan bakar tersebut. Menurut dia, setelah meminta petugas SPBU untuk membuka tempat penyimpanan BBM ternyata masih terdapat solar dengan jumlah yang mencukupi. Saat itu, diperkirakan masih tersimpan 8.000 liter solar.

“Apabila nanti terbukti berarti melanggar undang-undang migas no 22 tahun 2001 pasal 51 (c) dengan ancaman kurungan tiga tahun atau denda tiga milyar” Kata Jebul Jatmoko.
Penemuan ini, menurut Jebul Jatmoko, merupakan hasil dari pengintaian petugas terhadap 17 unit SPBU yang berada diseputar wilayah Kabupaten Tuban sepekan terakhir berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Seperti yang dikatakan komandan kepolisian resor ini, dari hasil keterangan Teguh Wahyudi kepada petugas, tidak optimalnya pengoperasian SPBU Jl. Manunggal ditujukan untuk menghindari keributan yang dimungkinkan karena membanjirnya konsumen. Apalagi, tambah Teguh, dikala detik-detik menjelang pengumuman kenaikan harga BBM oleh pemerintah.

Sayangnya, hal itu menimbulkan kecurigaan petugas hingga berlanjut pada penyegelan.”Awalnya kami memang curiga kenapa saat masyarakat butuh bahan bakar justru SPBU tidak maksimal operasinya” Ungkap Jebul jatmoko.

Tim Monev Temukan BOS PPS/Madin Fiktif

Sementara itu dugaan pengajuan data fiktif untuk pengajuan dana BOS yang dilakukan sejumlah pondok pesantren salafiyah (PPS) dan madrasah diniyah (Madin) di Tuban membuat kalangan anggota DPRD setempat berang. "Kalau terbukti ada pengajuan fiktif ya harus dihentikan," tegas sekretaris komisi C, Soeprapto ketika dikonfirmasi Gresiknews.

Politisi asal Desa Ngrayung, Plumpang itu menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan pengajuan data fiktif tersebut. Padahal, dalam beberapa kali raker dengan Dinas Pendidikan dan Depag, tuturnya, sudah sering mengingatkan agar program tersebut benar-benar tepat sasaran.

Namun kenyataannya masih ada yang menyampaikan data fiktif. Untuk itulah, dia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. "Ini harus diusut tuntas. Dan kalau memang benar ditemukan penyimpangan, ya harus ditindak tegas. Aparat hukum harus melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku," kata wakil ketua DPC PDI-P itu. Sejumlah PPS dan Madin diduga membuat laporan fiktif saat mengajukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Temuan tersebut terungkap dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) tim verifikasiDepag Tuban. Buntut dari terungkapnya laporan yang diduga fiktif itu, Depag menunda pencairan dana BOS PPS/Madin jatah triwulan II (April-Juni) sampai data valid. Hasil sementara monev menyebutkan, dari7.961 siswa yang diajukan 90 PPS/Madin, tim monev hanya menemukan 4.069 siswa yang nyata ada di kelas. Selebihnya yakni 3.892? siswa atau 48,9 persen tak berada di kelas. Lebih mencengangkan lagi, tim ini juga menemukan 24 PPS/Madin yang sama sekali tidak memiliki siswa atau tidak ditemukan kehadiran anak didik yang diajukan dalam program tersebut.

Kakandepag Tuban menyatakan, PPS/Madin yang sepakat dengan hasil verifikasi tim monev dapat segera mencairkan dana BOS untuk jatah triwulan kedua. Namun bagi yang keberatan dengan hasil tersebut, masih diberi kesempatan untuk mengajukan verifikasi ulang terhitung mulai 17 Mei hingga 16 Juni 2008. Tapi bila sampai batas waktu tersebut tidak menggunakan haknya, lanjut dia, maka mereka dianggap sepakat dengan hasil verifikasi tim monev dan berhak mengajukan pencairan dana BOS sesuaidata hasil verifikasi.(KH)