Bupati Tuban Belum Keluarkan Kebijakan

Pelaksanaan Proyek Terganjal
Tuban, Gresiknews - Hingga saat ini, Bupati Tuban Dra.Hj.Haeny Relawati RW, M.Si belum menetapkan siapa para pejabat yang akan menduduki kursi baru pada beberapa Dinas dan Kantor, setelah beberapa saat yang lalu enam peraturan daerah (Perda) diantaranya urusan pemerintah daerah, organiasi dinas daerah, organisasi lembaga teknis daerah, organiasi secretariat daerah dan sekretariat DPRD, organiasi satuan polisi pamong praja serta organiasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tuban ditetapkan oleh DPRD..

“Belum ada ketetapa mas, kalau ibu (Bupati.red) bilang beberapa saat yang lalu, maksimal akhir Juli 2008 semua jabatan yang baru dan yang kosong harus sudah terisi” Kata Juru bicara Pemkab Tuban, Kasi Humas Kantor Infokom Tuban, Sukristiono saat dikonfirmasi Gresiknews (21/5).

Belum ditetapkannya para pejabat baru ini, menjadikan beberapa proyek yang didanai dari dana APBD hingga saat ini belum ada titik terang kapan pembangunan-pembangun yang menjadi andalan pemkan Tuban ini dikerjakan.

“Kita khawatir mas, hingga saat ini belum ada pengumuman tender proyek, padahal sebentar lagi proyek dari dana PAK juga akan mulai, nanti yang binggug para pemborong, belum lagi ada audit dari BPK” Kata salah satu kontraktor yang engan menyebut nama.

Sementara para pejabat pelaksana, saat dikonfirmasi juga mengaku hingga saat ini belum ada petujuk dari pimpinan (Bupati.red) untuk melaksanakan proyek “Kita hanya bawahan mas, kalau sudah ada perintah dari pimpinan ya kita jalankan” Kata Sucipto salah satu pegawai di Dinas Kimpraswil Pemkab Tuban.

Beberap pejabat saat dikonfirmasi Gresiknews, terkait dengan belum dilaksnakannya proyek dari dana APBD terutama proyek fisik, dikarenakan dua hal, yakni menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat tentang rencana kenaikan BBM dan belum ada ketetapan para pejabat baru yang bertanggungjawab di berbagai lembaga, kantor dan dinas.

“Mungkin masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat tentang kenaikan BBM, karena hal itu terkait dengan RAB-nya, dan juga keputusan bupati tentang pejabat yang secara definitive yang bertanggungjawab terhadap proyek pada lembag atau dinas masing-masing” kata salah satu pejabat yang tidak berkenan namanya dikorankan.

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, bahwa terdapat beberap lembaga, Kantor dan Dinas yang digabung dan juga dinaikan setatusnya pasca ditetapkan-nya Perda penataan lembaga oleh DPRD kabupaten Tuban.(Khoirul Huda)